Kategori: Hukum

  Bogor – Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Pusdik MK RI) dalam upaya memperkuat kapasitas, kompetensi, serta pemahaman konstitusi para advokat di bidang teknologi informasi dan digital. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Bogor pada Kamis (11/06/2026) sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi anggota PERATIN. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman para advokat mengenai hak-hak konstitusional warga negara, nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah…

Ketapang//Kalbar – Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, ketentuan pidana diatur dalam BAB XVII KETENTUAN PIDANA, yakni mulai dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Dalam bab tersebut diatur berbagai bentuk pelanggaran di sektor perkebunan beserta ancaman pidananya. Dari sejumlah pasal yang ada, Pasal 107 dan Pasal 109 menjadi dua pasal yang penting untuk dipahami masyarakat, khususnya dalam persoalan konflik agraria dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 107 selama ini kerap menjadi dasar perusahaan melaporkan masyarakat yang dianggap memasuki, menguasai, atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah. Dalam pasal tersebut, ancaman…

    Ciamis – medialidikkrimsus-ri.com. Lapas Kelas IIB Ciamis menggelar acara Pra Launching Album Karya Warga Binaan bertajuk “Harmoni Tanpa Batas: Mahardika Ciamis” pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Lapas Ciamis ini menampilkan karya musik ciptaan dan aransemen warga binaan sebagai bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Original Rekor Indonesia (ORI) kepada Lapas Ciamis atas inovasi program pembinaan berbasis seni.   Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Bapak Kusnali, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, perwakilan…

Ketapang, Kalbar — medialidikkrimsus-ri.com. (15 /5/26) Rieke Diah Pitaloka turut memberikan perhatian serius terhadap konflik lahan yang terjadi di tiga desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yakni Desa Teluk Bayur, Desa Pelanjau Jaya, dan Desa Suka Karya. Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini menjadi perhatian publik karena dinilai menyangkut hak-hak dasar masyarakat dan kepastian hukum atas tanah. Dalam hasil investigasi yang disampaikan kepada dirinya, ditemukan adanya dugaan lahan-lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) yang hingga saat ini ditanami oleh pihak perusahaan. Selain itu, ditemukan pula sejumlah lahan masyarakat…

Boyolali – 12/5/26 * Sidang perdana perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2026/PN Byl resmi digelar di Pengadilan Negeri Boyolali pada Selasa (12/5/2026). Gugatan tersebut diajukan oleh Sulastri, seorang pedagang asal Kalimantan Tengah, terkait dugaan lambannya penanganan laporan sengketa tanah warisan oleh aparat kepolisian. Dalam perkara ini, Sulastri bertindak sebagai Penggugat dan memberikan kuasa kepada Kantor Advokat SJ & ASSOCIATES yang berkedudukan di Klego, Boyolali. Tim kuasa hukum yang hadir dalam persidangan terdiri dari Koko Noviana, S.H., Yudo Kastiawan, S.H., Danang Adi Wijaya, S.H., Sarjono, S.Pd., S.H.,…

Palangka Raya, – Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah turun langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin 11 Mei 2026. Langkah ini untuk mendampingi auditor melakukan klarifikasi dan pendalaman keterangan terhadap pegawai-pegawai di lingkungan KPU Kotim. Klarifikasi tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023-2024. Kasi Penkum Kejati Kalteng Dodik Mahendra,S.H.M.H saat dikonfirmasi Senin sore membenarkan kegiatan itu. “Benar, hari ini penyidik kami mendampingi auditor melakukan klarifikasi dan pendalaman keterangan…

KAPUAS .Lagi, Proyek bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ( DPUPR) Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah mencuat ke publik, ,lemahnya kontrol dan pengawasan dari Dinas maupun Konsultan diduga menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi hingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Selain itu, ketidakmampuan pihak penyedia jasa ( rekanan ) dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditentukan juga menjadi penyebab utama, hal ini menjadi Pekerjaan rumah ( PR) serius bagi DPUPR Kapuas kedepan dalam melakukan evaluasi terhadap penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan…

Solo, 29 Maret 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI dari Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Halal Bihalal serta Rapat Kerja (Rakor) yang berfokus pada penguatan militansi anggota. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula resto Grandis dan dihadiri ratusan anggota KAI dari berbagai wilayah di Jawa Tengah bagian selatan. Ketua DPD KAI Jawa Tengah, Adv. Asri Purwanti ., S.H., M.H.,CIL menegaskan bahwa militansi anggota merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan kredibilitas profesi…

Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR) telah merealisasikan Program Penataan bangunan gedung dengan melaksanakan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana relokasi pasar jalan Sudirman ( Pembangunan ruko ) yang berlokasi di kecamatan selat ( Kawasan Bukit Ngalangkang) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2025. Proyek kontruksi tersebut dilaksanakan oleh CV.FK pusat Palangka Raya dengan waktu pelaksanaan selama 155 hari kalender . Adapun nilai kontrak pekerjaan untuk membangun ruko sebanyak 15 ( lima belas pintu ) tersebut sebesar Rp 8,1 Miliar rupiah. Pembangunan ruko…

Jakarta – Wilson Lalengke menegaskan bahwa praktik take down berita merupakan bentuk kejahatan jurnalistik yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (2) UU Pers secara tegas melarang penyensoran, pelarangan penayangan berita, dan penghapusan berita yang sudah dipublikasikan ke ruang publik. Penghapusan berita bukanlah mekanisme yang sah dalam sistem pers Indonesia. UU Pers telah menyediakan ruang yang jelas melalui hak jawab (Pasal 1 ayat 11), hak koreksi (Pasal 1 ayat 12), dan kewajiban koreksi (Pasal 1 ayat 13) bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.…