Kategori: Hukum

Jakarta – Langkah hukum tegas diambil oleh Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) dalam menjaga marwah kemerdekaan pers di tanah air. Pada Kamis, 9 Juli 2026, organisasi profesi jurnalis warga ini resmi mengadukan seorang advokat asal Pekanbaru, Khairul Ahmad, S.H., M.H., ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) dengan nomor 003/PPWI-NASIONAL/LAPDU/VII-2026 tersebut diajukan langsung oleh Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A. Dalam penyerahan berkas di Mbes Polri tersebut, Wilson Lalengke tidak sendirian; ia didampingi…

KAPUAS, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐤𝐤𝐫𝐢𝐦𝐬𝐮𝐬-𝐫𝐢.𝐜𝐨𝐦- 22 Juli 2026 – Proyek 𝐏engadaan Meubeler Rumah Jabatan Bupati Kapuas Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4,4 Miliar yang dikerjakan CV. SF diduga merugikan keuangan negara Rp491.366.666. Ironisnya, setelah 30 hari dilayangkan surat konfirmasi, Bagian Umum Setda Kabupaten Kapuas masih memilih bungkam. Temuan ini mencuat setelah Tim Investigasi 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐚𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐨𝐫𝐮𝐩𝐬𝐢 𝐃𝐚𝐧 𝐊𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐊𝐡𝐮𝐬𝐮𝐬 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚 ( 𝐋𝐢𝐝𝐢𝐤 𝐊𝐫𝐢𝐦𝐬𝐮𝐬 𝐑𝐈 ) Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan penelusuran dan mengirim surat konfirmasi resmi pada 22 Juni 2026.     30 HARI TAK DIGUBRIS, NEGARA RUGI Rp491 𝐉𝐔𝐓𝐀 Berdasarkan hasil…

Ketapang-medialidikkrimsus-ri.com- 8 Juli 2026 – Penetapan DUKUT, warga Dusun Batu Menang, Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, sebagai tersangka dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal PT Sandika Nata Palma menuai sorotan. Pasalnya, proses penetapan tersangka diduga dilakukan sebelum penyidik melaksanakan “Olah Tempat Kejadian Perkara / Olah TKP”. Dukut diamankan pada Kamis, 2 Juli 2026 dan menjalani pemeriksaan pada Jumat, 3 Juli 2026. Saat ini yang bersangkutan telah ditahan oleh penyidik Polres Ketapang. PERTANYAKAN PROSEDUR HUKUM Pada Rabu, 8 Juli 2026, YAKARIAS IRAWAN, A.Md., S.Pt., M.P, Ketua DPC ARUN Kabupaten Ketapang…

Pati,medialidikkrimsus-ri.com-7 Juli 2026 – Ratusan warga Desa Winong, Kecamatan Pati menggelar ,Musyawarah Desa (Musdes) pada Senin malam, 6 Juli 2026. Agenda tunggal: membahas penetapan Kepala Desa Winong, WICAKSONO BOWO LEKSONO, sebagai tersangka oleh Polresta Pati terkait sengketa Sertifikat Hak Milik No. 708. Dalam forum yang dimulai pukul 20.30 WIB itu, warga secara aklamasi menyatakan penolakan terhadap proses hukum yang dinilai sebagai bentuk ‘kriminalisasi terhadap penyelenggara pemerintahan desa”. 1. Dasar Hukum: Tanah Merupakan Aset Desa Sejak 1991 Berdasarkan dokumen yang dipaparkan dalam Musdes, tanah seluas ± 5.170 m2 dengan SHM No.…

Diduga Rugikan Negara Rp.491 Juta, APH diminta Periksa Proyek Meubeler Rujab Bupati Kapuas Tahun 2024 Sebesar Rp4,4 Miliar Rupiah. KAPUAS – Proyek Pengadaan Meubeler Rujab Bupati Kapuas Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4,4 miliar kini menjadi sorotan Publik. Tim Investigasi Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( Lidik Krimsus RI.) Perwakilan Kalimantan Tengah belum lama ini menemukan indikasi ketidaksesuaian volume pekerjaan akibat lemahnya pengawasan PPK dan berpotensi merugikan keuangan negara hingga mencapai ratusan juta rupiah. Pemberitaan ini disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan…

Karanganyar – Kejaksaan Negeri Karanganyar hari ini melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Agus Supriyanto alias Jembluk dalam perkara tindak pidana perusakan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dengan nomor 19/Pid.B/2026/PN Krg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan yang tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dalam bentuk pidana pengawasan selama 12 (dua belas) bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana apa pun selama masa…

  Bogor – Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Pusdik MK RI) dalam upaya memperkuat kapasitas, kompetensi, serta pemahaman konstitusi para advokat di bidang teknologi informasi dan digital. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan di Bogor pada Kamis (11/06/2026) sebagai langkah strategis dalam penyelenggaraan program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi anggota PERATIN. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman para advokat mengenai hak-hak konstitusional warga negara, nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, serta Hukum Acara Mahkamah…

Ketapang//Kalbar – Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, ketentuan pidana diatur dalam BAB XVII KETENTUAN PIDANA, yakni mulai dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 113. Dalam bab tersebut diatur berbagai bentuk pelanggaran di sektor perkebunan beserta ancaman pidananya. Dari sejumlah pasal yang ada, Pasal 107 dan Pasal 109 menjadi dua pasal yang penting untuk dipahami masyarakat, khususnya dalam persoalan konflik agraria dan perlindungan lingkungan hidup. Pasal 107 selama ini kerap menjadi dasar perusahaan melaporkan masyarakat yang dianggap memasuki, menguasai, atau memanen hasil perkebunan secara tidak sah. Dalam pasal tersebut, ancaman…