Kategori: Hukum

medialidikkrimsus-ri.com – PATI – Sidang perkara nomor 201/Pid.B/2025/PN Pti dengan terdakwa Supriono Alias Botok dan Teguh Istiyanto alias Pak RW digelar di Pengadilan Negeri kelas 1A Pati, Jumat 13 Februari 2026. Sidang ke 9 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak terdakwa yang makin menarik perhatian publik. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno. SH beliau salah satu dari beberapa jendral pendiri Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( Lidik Krimsus RI )  yang dikenal sebagai sosok polisi yang bersih…

Barito Utara, Media Lidik krimsus RI – Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang di laksanakan oleh Pemkab Barito timur pada tahun 2024 lalu melalui pelaksanaan proyek jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR) Kabupaten Barito Utara diduga tidak sesuai dengan kontrak. Dari beberapa paket proyek yang dilaksanakan dtemukan 2 (Dua) paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, antara lain Peningkatan Overlay Dalam Kota (Lanjutan) dan Pembangunan Jembatan Sei Liang (Ruas Jalan Luwe – Benao) (Lanjutan) tahun anggaran 2024. Hasil investigasi tim media…

Murung raya, Kalteng- Proyek Rekontruksi Jalan Muara Laung – Mura Tuhup Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, diduga syarat penyimpangan , dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan menuai kontroversi, pasalnya dengan nilai kontrak senilai Rp.4,9 Miliar rupiah, tim pemeriksa menemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak terpasang mencapai angka 1 Miliar rupiah. Tentunya hal itu menjadi sorotan publik, dugaan adanya indikasi Korupsi, kolusi dan neputisme ( KKN) mengemuka. Proyek Rekonstruksi jalan tersebut dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( DPUPR) Bidang Bina Marga Kabupaten Murung Raya tahun anggaran 2024.…

Bongkar Modus ” Pacman ” dan Pinjam Bendera di Proyek APBD Kalteng, Ketum Sumbo Desak KPK turun Tangan. Palangka Raya,-Ketua Umum Perkumpulan Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, dalam konferensi pers hari ini secara tegas mengungkap praktik mafia pengadaan proyek dengan modus “Pacman” yang diduga kuat melibatkan jaringan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sabtu,7/2/2026. Modus ini disebut sebagai biang kerok mandeknya puluhan paket pekerjaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di sejumlah kabupaten/kota. “Kami telah mendapatkan data dan laporan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Seorang operator atau…

Barito Selatan- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp150.622.528.978,99 dan telah direalisasikan senilai Rp146.211.601.103,80 atau 97,07%. Realisasi tersebut diantaranya direalisasikan untuk pelaksanaan beberapa paket kegiatan, termasuk: 1. Pembangunan Gedung Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan* dengan nilai pagu/HPS sebesar Rp2.456.000.000,00. 2.Pembangunan Gedung Kominfo Tahap IV dengan nilai pagu sebesar Rp2.925.000.000,00. 3.Pembangunan Gedung Nakertran dengan nilai pagu sebesar Rp1.970.000.000,00. 4. Rehabilitasi Kantor Eks Penyuluh Pertanian Jl. Damar dengan nilai pagu sebesar Rp1.470.000.000,00. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun tim media ini, terdapat beberapa dugaan…

Medialidikkrimsus-ri.com – Pekalongan. Konsekuensi Hukum tentang Kasus yang sering terjadi, seperti pencurian oleh anggota keluarga sedarah atau semenda, dapat dilaporkan ke pihak berwajib jika korban merasa dirugikan dan tidak ada jalan keluar kekeluargaan. nasib serupa dialami ibu Andriyani sudah jatuh tertimpa tangga, anak angkat/ asuh dari bawaan suami yang telah dirawatnya sejak kecil hingga dewasa diduga mencuri menggelapkan barang-barang dirumah sepeninggal almarhum suaminya. pada tanggal 24 Januari 2026 team Lawyer Pusat Bantuan Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( PBH LIDIK KRIMSUS RI ) Nurjanah…

Lamandau, Kalimantan Tengah – Dugaan adanya penyimpangan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2024 berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar. ( Senin, 26/1/2026). Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai sumber terdapat kejanggalan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan atas penduduk yang telah meninggal dunia dan pindah domisili di Kabupaten Lamandau. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa pembayaran iuran jaminan kesehatan senilai Rp663.503.400,00 atas penduduk yang telah meninggal dunia ( MD) dan Rp1.885.123.800,00 atas penduduk yang telah pindah domisili. Selanjutnya, hasil analisis data pembayaran iuran…

Lidik Krimsus RI.Com Kuala Kapuas,Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ( Kal-Teng) melalui Dinas Pertanian telah merealisasikan anggaran bantuan dana hibah untuk beberapa kelompok tani se kabupaten Kapuas pada tahun 2024. Pantauan media ini serta data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, terdapat 2 (dua) poin dugaan penyimpangan terhadap realisasi dana hibah di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dugaan penyimpangan ini terkait dengan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Adapun beberapa poin dugaan Penyimpangan atas realisasi dana hibah tersebut antara lain : 1.…

Medialidikmrimsus-ri.com. Prinsip Utama dalam penyelesaian sengketa pers adalah mengutamakan komunikasi langsung antara korban dan media melalui mekanisme Hak Jawab sebagai jalur penyelesaian tercepat dan paling efektif Berikut ini uraian dan tips bagi Masyarakat yang ingin mengetahui cara penyelesaian persoalan pemberitaan atau sengketa pers, jika menjadi korban pemberitaan sepihak oleh media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Jika terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemberitaan (misalnya: fitnah, tidak akurat, atau tanpa konfirmasi), jangan langsung melapor ke Polisi karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang karya jurnalistik tidak…

Jakarta – Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagi, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas kerja jurnalistiknya merupakan keputusan final dan mengikat yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk Dewan Pers dan para konstituennya. Menurut Heintje, putusan MK tersebut menegaskan kembali prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pers, bukan melalui kriminalisasi dengan pasal-pasal pidana. “Putusan MK ini adalah penegasan konstitusional bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Wartawan tidak bisa…