Kategori: Hukum

Jakarta – Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari memimpin kegiatan penandatanganan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diikuti oleh seluruh pegawai Rutan Kelas I Pondok Bambu, di Lapangan Rutan, Rabu, 25 Januari, 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat perintah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Nomor: W.10-OT.03.02-21 Tanggal 17 Januari 2023 Tentang: Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023 Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi…

SEMARANG – medialidikkrimsus-ri.net Program bantuan hukum bagi masyarakat miskin tahun 2023 dimulai. Sebanyak 60 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023, Rabu (24/01). Berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah A Yuspahruddin menyaksikan langsung proses penandatanganan oleh para Direktur atau Ketua Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Dalam prakatanya, Kakanwil mengungkapkan pada tahun 2023 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemberian Bantuan Hukum…

SEMARANG-medialidikkrimsus-ri.net DTW Konsultan yang didakwa kasus pasal 33 UU ITE : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Semarang, kamis (19/01/2023). Dalam sidang Perdana ini dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Rochmad, dua Hakim anggota Purwanto dan Hakim Anggota Sari Sudarmi, Untuk jaksa Penuntut Umum (JPU) Adiana Windawati SH. MHum beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Terdakwa DTW yang dianggap telah melakukan…

Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan soal pentingnya keadilan hati Nurani. Menurutnya, keadilan perlu mempertimbang aspek kearifan lokal yang berkembang di masyaraka. “Para penegak hukum khususnya Jaksa, masih banyak yang terjebak dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya sehari-hari. Sering sekali dalam proses penegakan hukum, hanya berpatokan pada proses formalistik (sering disebut keadilan formalistik) angka-angka yang ada dalam peraturan perundang-undangan,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1). Padahal, menurut dia, keadilan perlu mempertimbangkan segala aspek pertimbangan yuridis, teknis, sosiologi, budaya (culture) dan local genius yang berkembang di masyarakat. “Pertimbangan…

Serang – Adanya informasi elektronik dari salah satu  media terkait warga binaan lapas yang kabur menjelang Tahun baru 2023,  Menurut informasi,  ada 2 (dua) orang napi kabur berinisial “(A) dan “(S) adalah napi kasus curanmor yang baru kurang kebih satu bulan di limpahkan dari Rutan Serang , mereka kabur pada tanggal 28 desember 2022 di perkirakan pukul 17;45.Wib, dengan memanjat tembok samping di luar kamar para binaan tersebut. Saat di konfirmasi oleh tim investigasi PWOIN Banten,dengan dan beberapa awak media, Kalapas enggan menemui awak media, beliau mengarahkan para rekan awak…

Sidang perkara gugatan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia – APKOMINDO, Soegiharto Santoso terhadap pengacara kondang Prof. Otto Hasibuan senilai 110 Milyar Rupiah masih terus berlanjut. Penyerahan berkas bukti tambahan kedua dari pihak penggugat menjadi agenda utama Agenda sidang kali ini Rabu, (21/12/2022). Sidang atas gugatan yang dilayangkan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso alias Hoky terhadap Otto Hasibuan, Rudy Dermawan Muliadi, dan Faaz Ismail sebelumnya berlangsung pada (28/11/2022) dan (12/12/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Ketua Majelis hakim H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum dan hakim anggota masing-masing Panji Surono, SH.,…

Kab. Cirebon, Jawa Barat. Persidangan perkara dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada warga Desa Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon kembali diundur. Persidangan yang seharusnya berlangsung pada Senin 12 Desember 2022 pukul 10.00 WIB itu dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi pelapor. Diundurnya persidangan tersebut dikarenakan JPU yang mengundang saksi dari pihak pelapor PT Reksa Finance Cabang Cirebon mangkir untuk yang kedua kalinya atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kuasa Hukum terduga pelaku, Yovi Alamsyah, SH mengatakan berdasarkan informasi dari panitera Pengadilan Negeri Sumber bahwa sidang kali ini diundur. “Kata Panitera PN Sumber…

Demak-Medialidikkrimsus-ri.net-Tim gabungan yang dipimipin langsung oleh Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kecamatan Dempet, Sabtu (10/12). Arena judi sabung ayam itu sendiri terletak di areal tanah irigasi dan persawahan Desa Botosengon, Dempet, Demak. Para pelaku judi berhasil kabur sebelum polisi menangkapnya. “Saat penggerebekan yang dilakukan pukul 16.30 WIB, ratusan orang meninggalkan motor yang ada di lokasi judi. Diduga ratusan motor tersebut milik pelaku atau penonton yang menyaksikan sabung ayam,” kata Budi Adhy Buono, Minggu (11/12/2022). Budi menjelaskan, penggerebekan itu dilakukan setelah sebelumnya polisi mendapat…

Setelah menunggu cukup lama, pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akhirnya membuat surat resmi terkait keabsahan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ir Soegiharto Santoso. Sebelumnya ada sejumlah pihak yang mengklaim sebagai pengurus yang sah APKOMINDO berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa tertanggal 02 Februari 2015. Surat tanggapan resmi dari pihak Kemenkumham RI Nomor : AHU.2.UM.01.01-4714 keluar tanggal 30 November 2022 dan diterima pengurus APKOMINDO tanggal 9 Desember 2022. Isinya terkait keabsahan kepengurusan APKOMINDO berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasasi Manusia Nomor…

Jakarta | Direktur pengawas kebijakan Publik Lidikkrimsus RI Rois Hidayat,S.H menyoroti atas putusan hakim dengan obyek perkara yang sama kasusnya dengan dasar hukum yang sama juga termasuk alat bukti sama, maka patut diduga ada oknum-oknum menerima atau akan menerima gratifikasi suap sehingga dalam mengambil keputusan mempengaruhi atas putusannya, serta menyalahi azas keadilan dalam memutuskan perkara sering sekali oknum oknum penegak hukum menerima suap. Dalam literatur tanya jawab di media online tag hukum online Agus Sahbani menulis Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali menyatakan keberatan jika hakim dengan mudah dapat…