Melawi – medialidikkrimsus.ri-net – Investigator PBH Lidik Krimsus RI Syafaraman Kesalkan Adanya Pungli Di Ruang Lingkup SMA, seyogyanya Rumah Sekolah adalah tempat menimba Ilmu yang bermanfaat namun di kotori dengan dugaan pungli oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Rabu (10/08/2022)
Seperti di lansir oleh portal berita online www.kliknkri.com bahwa “Salah seorang Ibu Rumah Tangga yang ikut serta mendaftarkan Keluarga nya di salah satu SMU Negeri, dengan gaya dan logat bicara yang khas beliau mengatakan “saya daftaran anak saya ambil Formulir saya bayar 50ribu” Terangnya
Selain itu juga saya di sampai kan tadi ada biaya Komite dan uang pakaian sebesar satu juta dua ratus yang harus di bayar dan di lunasi per semester atau harus di lunasi sebelum Kenaikan kelas,saya masukkan anak ke sini karna ini salah satu sekolah terdekat dari kampung kami, setahun yang lalu juga adik sepupu baru tamat dari sini. Dan biaya juga sudah seperti ini”terangnya kami bersyukur sekolah ini Negeri ini dekat dengan beberapa Desa di sini, kalau dahulu saya sendiri harus sekolah ke Nanga Pinoh dalam kota dan sekolah ini masih baru berdiri 7 s/d 8 tahun sekarang saya masukkan adek saya,maklum orang tua kami sudah tidak ada jadi saya yang urus adek yang ini. “terangnya.
Di jumpai terpisah seorang toko masyarakat setempat berinisial S yang berada di kawasan Sekolah SMAN tersebut mengatakan” Kami tidak tau tentang aturan Pemerintah, maklum kami ini tidak ikut serta di undang jika ada kegiatan apa-apa dari pihak sekolah, jadi jika ada uang dana BOS maupun yang lain masyarakat dan orang tua siswa-siswi tidak paham, bahkan untuk tingkat SMU/SMA seberapa besar siswa-siswi mendapatkan kan bantuan dana BOS kami juga tidak tau,berapa nominal nya persiswa-siswi mendapatkan bantuan dari Pemerintah, sebagai Tokoh Masyarakat di sini, sebenarnya saya siap datang jika ada melibatkan kami masyarakat, menyumbangkan pikiran dan saran.
Ketua Komite mungkin bukan toko masyarakat di sini. “terangnya.
Syafarahman Investigator PBH Lidik Krimsus RI Kepada Awak Media 10 Agustus 2022 bahwa “Saya sangat Menyayangkan di Area Tempat Proses Belaja Mengajar terjadi pungli, mau jadi apa anak kita kedepan, seharusnya anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, diajarkan tatakkrama, etika sopan santun, Ahlak, Budi Pekerti, dan di ajarkan Ilmu Pengetahuan bukan di ajarkan tentang hal hal yang melanggar pidana salah satunya korupsi atau pungli.
Lebih lanjut Syafarahman mengatakan “Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyebutkan bahwa Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
Surat Edaran Gubernur nomor 421/1852/DIKBUD di mana menyebutkan pihak Sekolah SMA maupun SMK,SLB seluruh Kalimantan Barat di larang menerima pungutan dalam bentuk apapun,baik berupa Biaya Formulir ,Uang Komite, serta Baju seragam Siswa-siswi, serta iuran dalam.
Seperti di ketahui Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Saber pungli, di Kabupaten Melawi terbentuk dan di syahkan oleh Bupati Melawi pada tahun 2017 yang mana Kepala Satuan Tugas Saber pungli Kabupaten Melawi di Ketuai oleh Wakapolres Melawi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Melawi (TNI, POLRI, PEMDA – Inspektorat) yang masuk dalam Satgas Saber Pungli.
Ternyata dalam kenyataan masih ada sekolah yang memungut sejumlah biaya di antara nya Pembelian baju sekolah seperti terlampir dalam buku tamu dalam isi nya keperluan membayar seragam.
Berdasarkan info dugaan Pungli yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Melawi maka sekiranya kita semua baik dari Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Melawi Jajaran Polres Melawi khususnya untuk menindak lanjuti hasil temuan teman teman media mari kita dorong Kalimantan Bebas Pungli dan harus ada efek jera buat pelaku.
Kita harus bangga dengan keberanian Kapolri yang ingin bersih bersih di NKRI ini jadi seluruh jajaran Polri jangan takut.
(Kus – Red)
