Kategori: Hukum

Bojonegoro – Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib sampai selesai, bertempat di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menggelar sidang gugatan Kades Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan nomor perkara : 66/Pdt.G/2023/PN Bjn. Kamis (02/05/24). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Ida Zulfamazidah, SH. MH, bersama Hakim Anggota I Ainun Arifin, SH. MH, dan Hakim Anggota II Ima Fatimah Djufri, SH serta Panitera Pengganti Fridainingtyas Palupi, SH. DIketahui, dalam sidang gugatan tersebut, penggugat adalah Kades Talok H. Samudi dengan didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya dari Pusat…

Jakarta- Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-60 Tahun 2024 membangkitkan semangat insan pemasyarakatan dalam mengemban tugas sehari-hari untuk mencapai tujuan pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas I Pondok Bambu yang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus pada momen HBP ini. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly memberikan apresiasi kepada petugas dan Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penghargaan. “Orang yang baik diberikan reward, orang yang salah berikan treatment, berikan perbaikan dan pembinaan. Diperlukan hati, motivasi, disiplin, dan skills dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan,” pungkasnya. Ini merupakan bukti nyata atas kesuksesan Kepala Rutan Kelas…

Bojonegoro – Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, sekira pukul 13.00 Wib sampai selesai, bertempat di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menggelar sidang gugatan Kades Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan nomor perkara : 66/Pdt.G/2023/PN Bjn. Kamis (25/04/24). Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Ida Zulfamazidah, SH. MH, bersama Hakim Anggota 1 Ainun Arifin, SH. MH, dan Hakim Angota 2 Ima Fatimah Djufri, SH serta Panitera Pengganti Fridainingtyas Palupi, SH. DIketahui, dalam sidang gugatan tersebut, penggugat adalah Kades Talok H. Samudi dengan didampingi oleh Tim Kuasa Hukumnya dari Pusat…

Gebrakan yang dilakukan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono berkeliling Indonesia dalam upaya memberantas mafia tanah menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari pihak kuasa hukum perkara ganti rugi tanah RSPON yaitu Insan Hadiansyah, SH, dari kantor hukum Sekar Anindita and Partner Lawfirm yang dijumpai di BARESKRIM POLRI, Rabu, 24 April 2024. Insan Hadiansyah, SH, meminta Menteri AHY tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil sampel penuntasan mafia tanah karena dugaan mafia tanah juga terjadi di Jabodetabek. Menurutnya, mafia tanah dapat berasal dari lingkup internal yang dalam hal ini oknum penegak hukum,…

Jakarta – Sejumlah pihak yang konsern dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke aparat penegak hukum. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta agar pihak terkait mempertimbangkan untuk mencegah-tangkal (cekal) ke luar negeri para oknum PWI terduga koruptor, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan gerombolannya. Dari informasi yang diterima media ini, Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Drs. KRH HM. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si, melalui pesan WhatsApp-nya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk…

MEDIA LIDIKKRIMSUS RI – NET – SUMSEL –Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) terhadap Tersangka HZ (selaku Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Prov. Sumatera Selatan) terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencairan Deposito dan Uang Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Pengadaan Barang bersumber APBD Tahun Anggaran 2021. ​Terhadap Tersangka HZ dilakukan tindakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1603/L.6.10/Ft.1/04/2024 tanggal 16…

Oleh: Dr. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H., M.H._ Jakarta – Sampai saat ini Pers masih sebagai kekuatan (pilar) keempat (fourth estate) dalam negara demokrasi, selain lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam era digital ini muncul pula kekuatan kelima dalam negara demokrasi yani media sosial. Pilar utama Pers dalam eksistensinya adalah wartawan (journalist). Karena itulah, siapa pun yang menjadi wartawan harus memenuhi kualifikasi yang bagus, seperti latar belakang pendidikan minimal S1, jujur dan berani. Sebuah perusahaan Pers yang berkualitas pasti diisi para wartawan yang berkualitas dan berintegritas. Wartawan dalam menjalankan kegiatan…

Jakarta — Organisasi Kewartawanan PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) desak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit dana hibah Meneg BUMN yang dikucurkan ke PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp.6 Milyar namun diduga dikorup oknum pengurus PWI Rp.2,9 Milyar. “Karena dana hibah itu uang negara yang diperoleh dari Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara), maka wajib dilakukan audit penggunaannya. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit agar masalah penggunaannya transparan,” tegas HM. Jusuf Rizal, Ketum PWMOI kepada media di Jakarta Sebagaimana diketahui publik Ketua…

Proses ganti rugi lahan proyek Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur hingga kini masih menyisahkan persoalan. Di tengah kesibukan masyarakat mudik lebaran, rupanya tak menyurutkan langkah Syatiri Nasri selaku ahli waris Mutjitaba Bin Mahadi pemilik tanah merah yang terkena proyek Pengembangan RSPON tersebut, semakin gigih memperjuangkan hak ganti rugi lahan. Semua prosedur proses ganti rugi lahan termasuk dokumen lengkap sudah diserahkan ahli waris kepada Panitia Pengadaan Tanah BPN Jakarta Timur. Alih-alih mendapatkan ganti…

Proses ganti rugi pengadaan tanah untuk Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada pemilik lahan ternyata masih menyisakan masalah. Ada 2 (dua) bidang tanah yang dianggap belum diketahui keberadaannya, termasuk uang konsinyasi dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ahli waris almarhum Mutjitaba Bin Mahadi selaku pemilik sah tanah seluas 3.686 meter persegi ini cukup dibuat bingung atas sikap pejabat Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang tidak mengakui kepemilikan tanahnya. Padahal, sejak dilakukan proses sosialisasi…