Penulis: Redaksi Lidik Krimsus RI

Medialidikkrimsus-ri.com – Pekalongan. Konsekuensi Hukum tentang Kasus yang sering terjadi, seperti pencurian oleh anggota keluarga sedarah atau semenda, dapat dilaporkan ke pihak berwajib jika korban merasa dirugikan dan tidak ada jalan keluar kekeluargaan. nasib serupa dialami ibu Andriyani sudah jatuh tertimpa tangga, anak angkat/ asuh dari bawaan suami yang telah dirawatnya sejak kecil hingga dewasa diduga mencuri menggelapkan barang-barang dirumah sepeninggal almarhum suaminya. pada tanggal 24 Januari 2026 team Lawyer Pusat Bantuan Hukum Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia ( PBH LIDIK KRIMSUS RI ) Nurjanah…

Lamandau, Kalimantan Tengah – Dugaan adanya penyimpangan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau tahun 2024 berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar. ( Senin, 26/1/2026). Informasi yang berhasil dihimpun media ini dari berbagai sumber terdapat kejanggalan dalam pembayaran iuran jaminan kesehatan atas penduduk yang telah meninggal dunia dan pindah domisili di Kabupaten Lamandau. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa pembayaran iuran jaminan kesehatan senilai Rp663.503.400,00 atas penduduk yang telah meninggal dunia ( MD) dan Rp1.885.123.800,00 atas penduduk yang telah pindah domisili. Selanjutnya, hasil analisis data pembayaran iuran…

Lidik Krimsus RI.Com Kuala Kapuas,Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ( Kal-Teng) melalui Dinas Pertanian telah merealisasikan anggaran bantuan dana hibah untuk beberapa kelompok tani se kabupaten Kapuas pada tahun 2024. Pantauan media ini serta data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, terdapat 2 (dua) poin dugaan penyimpangan terhadap realisasi dana hibah di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dugaan penyimpangan ini terkait dengan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Adapun beberapa poin dugaan Penyimpangan atas realisasi dana hibah tersebut antara lain : 1.…

Medialidikmrimsus-ri.com. Prinsip Utama dalam penyelesaian sengketa pers adalah mengutamakan komunikasi langsung antara korban dan media melalui mekanisme Hak Jawab sebagai jalur penyelesaian tercepat dan paling efektif Berikut ini uraian dan tips bagi Masyarakat yang ingin mengetahui cara penyelesaian persoalan pemberitaan atau sengketa pers, jika menjadi korban pemberitaan sepihak oleh media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Jika terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban pemberitaan (misalnya: fitnah, tidak akurat, atau tanpa konfirmasi), jangan langsung melapor ke Polisi karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang karya jurnalistik tidak…

Jakarta – Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Heintje Mandagi, menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana atas kerja jurnalistiknya merupakan keputusan final dan mengikat yang wajib dihormati oleh seluruh pihak, termasuk Dewan Pers dan para konstituennya. Menurut Heintje, putusan MK tersebut menegaskan kembali prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pers, bukan melalui kriminalisasi dengan pasal-pasal pidana. “Putusan MK ini adalah penegasan konstitusional bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang. Wartawan tidak bisa…