MADIUN – Menyikapi informasi rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang mengatasnamakan SH Terate di Provinsi Jambi, organisasi melalui Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) memberikan tanggapan tegas dan resmi. Langkah ini diambil sebagai respons atas munculnya surat keberatan dari perwakilan SH Terate Pusat yang berada di wilayah Jambi terkait penggunaan atribut organisasi tanpa izin. Dalam pernyataannya, LHA SH Terate menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh kelompok yang menggunakan lambang, logo, badge, panji, serta hak cipta Mars dan Hymne SH Terate tanpa izin resmi dari…
Baca SelengkapnyaHari: 14 Oktober 2025
BAIN HAM RI Tuntut Oknum Kesbangpol Mesuji Minta Maaf secara Terbuka
BANDAR LAMPUNG–Lidik krimsus.Statement Kepala Badan (Kaban) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-Pol) Kabupaten Mesuji Taufik Widodo yang mengatakan “Dilampung Tidak ada Tanah Adat” Menuai protes keras dari Masyrakat Lampung. Salah satunya dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM RI) Republik Indonesia Provinsi Lampung, Ferry Saputra.Gelar Rajou Sejati Pepadun Stan Sepahit Lidah Marga Tegamoan. “Saya mengutuk keras pernyataan Taufik Widodo, pejabat Kesbangpol Kabupaten Mesuji, yang menyebut bahwa “Di Lampung tidak ada tanah adat.”kecamnya Senin (13/10/25). Atas dasar itu BAIN HAM RI Lampung menuntut agar TW …
Baca Selengkapnya