Hari: 20 Januari 2025

Berkontribusi di Berbagai Bidang, Anggota Polres Kendal Dapat Apresiasi

Redaksi - medialidikkrimsus-ri.com

Kendal-Medialidikkrimsus-ri.net-Polres Kendal melaksanakan kegiatan Apel Pagi Jam Pimpinan dan pemberian penghargaan kepada anggota berprestasi yang berlangsung di Lapangan Mapolres Kendal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kendal, Kompol Indra Jaya Syafputra, dengan peserta apel dari berbagai satuan di lingkungan Polres Kendal. Dalam arahan Wakapolres Kendal, sejumlah poin penting disampaikan, antara lain ucapan syukur atas kelancaran kegiatan dan apresiasi atas dedikasi anggota dalam menjalankan tugas. Wakapolres menekankan pentingnya menjadi sosok Polri yang dicintai masyarakat, menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP), dan menjaga keharmonisan keluarga. Salah satu momen penting dalam apel…

Baca Selengkapnya

Ini Kata Ketua DPRD Sidoarjo Jika Pembelajaran Di Bulan Ramadhan 1446 H Diliburkan 

Redaksi - medialidikkrimsus-ri.com

Sidoarjo.Media Lidikkrimsus.ri.net-Terkait pemerintah pusat ada rencana (wacana) pembelajaran di satuan pendidikan di Bulan Suci Ramadhan 1446 H diliburkan satu bulan penuh. Jika hal itu diberlakukan. Ini kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih di rumah dinasnya. Senin sore (20/1/2025) Nasih meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selaku leading sector untuk segera mengantisipasinya dengan menyiapkan beberapa hal salah satunya SOP (Standar Operasional Prosedur). “Mumpung masih ada waktu bilamana mempunyai program (acuan) yang jelas kepada sekolah maupun anak didik. Satu bulan itu waktu tidak pendek bila tidak ada kesiapan, persiapan program…

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum PT Tata Usaha Versluis Desak Pemerintah Tuntaskan Ganti Rugi Tanah Partikelir: Lawan Mafia Tanah dan Tumpang Tindih Hak!

Redaksi - medialidikkrimsus-ri.com

SRAGEN– (20/1/25) Kuasa Hukum PT Tata Usaha Versluis, Advokat Rois Hidayat, SH., C.Me., mendesak pemerintah segera menuntaskan ganti rugi atas tanah partikelir yang hingga kini menjadi polemik. Dalam pernyataannya, Rois menyerukan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun. “Kami meminta agar hak ganti rugi tanah partikelir dilaksanakan segera, mengacu pada Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1973, PP No. 8 Tahun 1958, dan UUPA Tahun 1960. Penundaan hanya memperburuk situasi,” tegas Rois…

Baca Selengkapnya